Nuklir Indonesia, Mimpi yang Semakin Menjauh


Pada tanggal 21 Januari yang lalu saya kebetulan menemani dosen saya yang merupakan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) ke gedung DPR RI. Hari itu beliau mengikuti agenda sidang bersama Komisi VII DPR dengan agenda pengesahan draft Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sedangkan saya karena hanya mendampingin ya cuma bisa mengamati keadaan.

Agenda pengesahan draft KEN ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali. Namun terjadi deadlock ketika dipembahasan Pasal 11 ayat 3. Apa gerangan yang membuat deadlock pada ayat ini? Dalam pasal 11 ayat 3 dari draft KEN ini disebutkan bahwa pemanfaatan nuklir dapat dilakukan sebagai sumber energi namun menjadi prioritas terakhir. Frase prioritas terakhir inilah yang menjadi perdebatan antara anggota dewan dengan anggota DEN yang dipimpin oleh Mentri ESDM Jero Wacik selaku Ketua Harian DEN.

Pada sidang dengan Komisi VII sebelumnya bahwa frase “opsi terakhir” tersebut harus dikonsultasikan kembali kepada Presiden selku Ketua DEN. Setelah dikonsultasikan ternyata frase tersebut tidak berubah. Pemanfaatan nuklir tetap menjadi opsi terakhir. Maka kembali terjadi perdebatan yang sama pada sidang kemarin.

Ada hal yang menarik pada kalimat pasal 11 dari draft KEN ini. Selain frase ” opsi terakhir”, di pasal ini disebutkan juga persyaratan pemanfaatan nuklir lebih menditel seperti faktor keselamatan dan kehati-hatian. Sedangkan pemanfaatan sumber energi yang lin tidak dijelaskan secara menditel. Apakah hanya nuklir yang hrus ditegaskan soal keselamatan dan keamanan? Saya bilang pasal ini sungguh sangat diskriminatif terhadap nuklir.

Siapa pun yang membaca pasal 11 dari draft KEN ini akan berkesimpulan bahwa pemerintah tidak punya kemauan untuk memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi bagi masayarakat. Faktor keselamatam dan keamanan saya pikir hanya alasan “basi” yang terus digaungkankan untuk membentuk tembok tembok opini di masyarakat bahwa nuklir membahayakan. Sehingga aspek penerimaan masyarakat (acceptability) terhadap energi nuklir rendah.

Padahal jika dipelajari semua jenis energi memiliki aspek yang membahayakan. Seperti batubara yang ternyata debu yang dihasilkan dari PLTU batubara mengandung zat radio aktif yang lebih tinggi dibandungkan dengan PLTN. Da limbah dari PLTU di lepas bebas begitu saja ke lingkungan tanpa ada treatment yang memadai. Sedangkan nuklir, seluruh aspek keselamatam dan keamanannya dijaga dan dioperasionalkan secara ketat. Bahkan keberadaan debu dalam satuan mikron pun tidak diperbolehkan.

Saya setuju degan pernyataan salah satu anggota dewan yang mengatakan jangan lah masyarakat terus menerus dibodohi dan ditakuti tentang keselamatan dan keamanan energi nuklir. Masyarakat justru harus diedukasi tentang manfaat energi nuklir bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus dicerdaskan bahwa energi nuklir justru yang paling ketat keselamatannya dan paling bersih dan ramah lingkungan.

Sayangnya sidang ini tetap memutuskan untuk mengesahkan draft KEN dengn frasa “opsi terakhir” bagi energi nuklir tetap tertera di dalamnya sebagi hasil komprominya pada penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) prioritas energi nuklir akan disetarakan denga jenis energi lainnya. Bagi saya dan mungkin juga para pembaca bahwa hasil kompromi tersebut hanya basa basi politik. Logika hukumnya sudah tidak sesuai, pada undang-undang KEN nanti nuklir yang menjadi “opsi terakhir” tidak mungkin bisa disetarakan prioritasnya. Secara hukum tidak mungkin nuklir bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai sumber energi karena para elit negeri ini tidak menginginkannya. Oh Indonesiaku…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s