Belajar Kebijakan Tarif Listrik Industri Dari Jepang


Tarif dasar listrik di Indonesia merupakan isu yang tidak kalah seksi dengan isu BBM. Keduanya sama-sama komoditas konsumsi yang sangat penting buat “sebagian” besar rakyat Indonesia. Ibaratnya rakyat sudah menjadi pecandu berat kedua komoditas ini. Maka bagaimanapun caranya rakyat akan berusaha mendapatkan listrik dn BBM. Meskipun usaha yang dilakukan sudah tidak waras. Dan benar ketidakwarasan memang terjadi. 350 Triliun anggaran negara dikuras untuk keduanya.

Mari kita kembali fokus ke objek utama tulisan ini yaitu tarif dasar listrik atau yg disingkat dengan TDL. TDL selalu diputuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, perpres, atau permen. Meskipun ada perusahaan listrik negara atau disebut PLN. Namun PLN tidak punya wewenang untuk menetapkan harga. Interfensi pemerintah dalam penetapan TDL ditujukan untuk menjamin keterjangkauan oleh daya beli masyarakat.
Idealnya penetapan harga suatu komoditas memiliki 2 variabel didaamnya yaitu biaya produksi dan margin atau keuntungan. Namun tidak demikian dengan TDL. TDL justru ditetapkan lebih rendah dari pada biaya produksinya. TDL hari ini meskipun dibuat bervariasi tergantung jenis pelanggan. Namun masih berada di bawah harga rata-rata produksi yaitu di angka Rp. 1.300an.
PLN memang berada pada posisi yang serba salah. Sebagai perusahaan PLN dituntut untuk menghasilkan profit namun tarif tidak bisa PLN yang tetapkan. Meskipun kekurangan harga TDL dari ongkos produksi menjadi beban subsidi negara. Namun kebutuhan PLN tidaklah sebatas pemasukan “impas” dengan ongkos produksi. PLN juga dituntut untuk melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanannya. Untuk bisa melakukan itu PLN harus sehat secara keuangan. Dengan kebijakan TDL yang demikian tentu keuangan PLN tidak akan mendapatkan nilai sehat.

Margin Untuk PLN

PLN harus mendapatkan margin sebagai keuntungan dari setiap penjualan listriknya. Jika tetap dengan mekanisme TDL yang disubsidi maka negara wajib membayarkan nilai subsidi yang termasuk margin bagi PLN. Sehingga mekanisme ini bisa disederhanakan sebagai berikut:
1. Pelanggan PLN hanyalah pemerintah
2. Pemerintah menjual kembali listrik yang dibeli dari PLN kepada masyarakat dengan TDL yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah melakukan penjualan listrik melalui PLN dengan status operator.
4. PLN berhak mendapatkan bayaran dari pemerintah untuk produksi listrik dan layanan operator penjualan sesuai nilai keekonomiannya.
Dengan mekanisme ini konsekuensinya pemerintah harus menganggarkan subsidi listrik yang lebih besar. Namun disisi PLN keungannya yang sehat akan membuat kemampuan PLN melakukan investasi semakin besar. Sehingga pengembangan infrastruktur listrik nasional seharusnya menjadi lebih baik dan tidak menjadi beban negara secara langsung.
PLN pun dapat dituntut untuk meningkatkan kinerja sebagai perusahaan. Pengerjaan proyek harus efisien. Implementasi lapangan harus disesuaikan dengan perencanaan dan proyeksi yang telah dibuat. Dan semua kegiatan teraudit dengan jelas. Penyimpangan dan kebijakan yang tidak efisien tidak lagi bisa berlindung di balik isu PLN yang selaku rugi.

Belajar Kebijakan TDL Dari Jepang

Pekerjaan rumah berikutnya adalah TDL. Awal tahun ini telah ditetapkan bahwa TDL untuk industri akan dinaikkan. Alasannya TDL yg diberikan kepada industri tidak tepat sasaran. Industri mendapatkan keuntungan yang besar dengan subsidi listrik yang diberikan pemerintah.
Kebijakan mencabut subsidi listrik bagi industri berkebalikan 180 derajat dengan negara-negara industri. Contohnya adalah Jepang.
Jepang pada kondisi krisis listrik pasca tsunami justru mementingkan dan menjaga pasokan listrik ke industri. Meski biaya produksi listrik meningkat dua kali lipat karena beralih dari nuklir ke gas dan batubara. Namun pemerintah Jepang tidak menaikkan harga listrik untuk industri. Justru beban kenaikan produksi listrik dibebankan kepada pengguna rumah tangga.
Dari kasus Jepang kita bisa belajar bahwa Jepang lebih mengutamakan menjaga stabilitas produksi industrinya. Sehingga perekonomian mereka tetap stabil. Selain itu mereka juga menekan tingkat konsumsi listrik di sektor rumah tangga sehingga produksi listrik mereka efisien dan penggunaan bahan bakar fosil dari cadangan strategis mereka bisa ditahan.
Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh kebijakan tersebut. Industri di Indonesia tidak seperti industri di Jepang. Industri di Jepang merupakan industri milik lokal yang mendunia. Keuntungannya sepenuhnya menjadi keuntungan negara. Sedangkan Indonesia industrinya mayoritas dimiliki oleh pihak asing. Keuntungan yang didapat sebagian besar akan keluar dari Indonesia. Sehingga pemberian subsidi kepada industri yang dimiliki asing justru akan merugikan negara dan tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu TDL untuk industri sebaiknya tetap disubsidi. NamunTDL bersubsidi hanya diberikan kepada industri yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan industri yang dimiliki pihak asing dikenakan tarif tanpa subsidi.
Kebijakan ini juga akan berimbas positif pada mekanisme investasi asing ke dalam negeri. Para investor asing akan berusaha menggandeng investor lokal untuk berbagi kepemilikan untuk mendapatkan ‘previlage’ negara salah satunya di tarif listrik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s